Bendaraha Desa di Majalengka Dihimbau Taat Pajak dan Upaya Preventif Hukum

MAJALENGKA, Kabarkaltara.com
Terkait atas penggunaan dan pemanfaatan dana desa, Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar Dialog Interaktif edukatif tentang perpajakan dengan bendahara desa guna sosialisasikan aturan ketentuan Dana Desa (DD) di salah satu Aula Audiotorium Universitas di Majalengka. Senin, (04/03/2019)

Kepala KPP Kuningan, Eko Hadianto mengatakan, menindaklanjuti instruksi dari Bupati Majalengka terkait atas penggunaan dan pemanfaatan dana desa, untuk segera mensosialisasi dan penyuluhan terkait dengan aturan dan ketentuan manfaat dana desa.

“Jadi sebelum dana desa dicairkan, kita sudah melakukan antisipasi dan preventif agar aparat desa tidak terjerat masalah hukum karena ketidaktahuan. Apalagi Dana Desa ada peningkatan setiap tahunnya”

Eko Hadianto, menjelaskan kenaikan pertahunnya dari 2017 senilai Rp. 245 Milyar hingga kini Rp. 293 Milyar. Untuk saat ini kita hanya mengadministrasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 20 Milyar dan untuk 2018 sebesar 26 milyar.

“Kegiatan dana desa diketahui ada yang terhutang pajak dan ada yang tidak terutang pajak, maka dari hal tersebut melakukan upaya mengantisipasi dengan mengacu kepada aturan perubahan Permendagri No. 113 terkait pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh bendahara desa tahun 2018 atas Permendagri Nomor 20 tentang pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh kepala pengurusan keuangan.” ungkapnya.

Hadir dalam acara itu, jajaran Direktorat Pajak, Inspektorat Majalengka, Kasi Intel Kejari, Asda I Setda Majalengka, Wakil Rektor 1 UNMA, Sekdis BKD , dan para bendahara desa se-Kabupaten Majalengka.

Sementara, Kepala KPP Majalengka, Tatag Budi Prasetyo menambahkan, terkait dana desa peraturan dari ketentuan perpajakan yang harus dibayar sebelum menjadi masalah aparat dalam hal ini pengawas internal pemerintah maupun aparat penegakan hukum.

Dia menegaskan, pihaknya siap mengawal dan mensukseskan sistem pelaporan perpajakan juga akan bertugas mengawasi proses kegiatan, agar pajak-pajak tidak terlupakan bersama dengan pihak Inspektorat, KPP, dan Kejari.

Selain itu, Kepala Kejaksaan Majalengka melalui Kasi Intel Suheri, SH menyampaikan dalam arahannya menjelaskan, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan pembelanjaan negara yang diperuntukkan bagi desa dengan dasar hukum penyaluran dana desa sesuai dengan UUD N.o 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 7 ayat 1 huruf dan ayat 2.

“Jangan sampai dalam LPJ membuat harga fiktif atau manipulatif, tidak memenuhi standar baku, maka hal ini merupakan modus operandi korupsi penggunaan dana desa dan bila ditemukan indikasi mark up penyusunan anggaran, pengurangan kualitas dari sisi bangunan, bahkan dengan nota fiktif. Dari hal itu terancam delik-delik tindak pidana korupsi, bentuk korupsi yang mengakibatkan kerugian negara pasal 2 ayat 1 UUD No.31 dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun ditambah denda Rp.50 Juta. ** (Stefan Sihite/Red)

187 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini