Pemprov Kaltara Dari Dana APBD 2018, Target 550 Unit Rehab Rumah Lolos verifikasi

TANJUNG SELOR, – Program bantuan rehab rumah warga kurang mampu terus dilanjutkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan rehab rumah dari APBD 2018.

Tahun ini, Pemprov menargetkan akan memperbailki 550 unit rumah yang didanai dari APBD, untuk itu berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melalui Bidang Perumahan, alokasi untuk memperbaiki sebanyak 550 unit rumah ini, mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.313/2018 tentang Lokasi dan Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Tahun 2018.

Selain itu, Menurut Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan, dari target 550 rumah sasaran, hingga kini sudah 370 unit rumah yang lolos proses verifikasi. Untuk selanjutnya tinggal menunggu pencairan dana untuk perbaikan.

“Dari 550 rumah, sesuai alokasi yang ditentukan, sebagian besarnya sudah dilakukan survei dan sosialisasi. Hanya tinggal beberapa desa dan kelurahan, seperti Desa Mansalong Kabupaten Nunukan dan Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bulungan yang belum dilakukan survei dan sosialisasi,” kata Roswan.

Tambah dia, namun targetnya dua desa yang belum terverifikasi itu akan dilakukan survei dan sosialisasi setelah libur cuti bersama hari raya Idul Fitri.

Sesuai dengan petunjuk teknisnya, sebelum menerima bantuan, rumah-rumah warga yang akan mendapatkan bantuan harus melewati tahapan survei, hingga verifikasi.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Roswan, setelah calon penerima bantuan dinyatakan lolos verifikasi adminitrasi seperti mengajukan proposal, melampirkan Kartu Keluarga (KK), Kantu Tanda Penduduk (KTP), surat permohonan, surat permintaan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat keterangan kepemilikan tanah dari desa, proses selanjutnya calon penerima akan dibukakan buku rekening bank. Karena nantinya bantuan tersebut tidak diterima secara langsung, tetapi dengan cara ditransfer.

“Dengan telah diverifikasinya sebanyak 370 unit rumah, maka ditargetkan untuk pelaksanaan rehabnya akan dilakukan pada bulan Juli. Jadi, tidak harus sampai menunggu kuota itu penuh, sambil berjalan kita akan lakukan rehab,” urai Roswan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk bantuan rehab sebanyak 550 unit rumah ini, sebesar Rp 8,25 milar. Masing-masing rumah akan mendapat bantuan senilai Rp 10 hingga Rp 15 juta, tergantung dengan kondisi rumah. Jika kategori rusak ringan maka bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 10 juta, tetapi apabila kerusakan rumah masuk dalam kategori rusak berat maka akan diberikan bantuan rehab sebesar 15 juta.

“Teknisnya, calon penerima bantuan rehab akan dibantu oleh fasilitator dalam merencanakan pemilihan dan pembelian material bahan bangunan. Uang yang telah ditransfer, tidak boleh diambil sampai bahan bangunan datang,” tutupnya.

Untuk diketahui, selain peningkatan kualitas rumah sebanyak 550 unit menggunakan APBD sebesar Rp 8,25 milar, juga ada pembangunan baru sebanyak 10 unit menggunakan APBD sebesar Rp 300 juta.

Selain APBD juga ada bantuan rehab rumah yang menggunakan APBN untuk 2.000 unit rumah di Kaltara, dengan total anggaran Rp 30 miliar. Adapun alokasi bantuannya sebesar Rp 15 juta per unit rumah, dan kini masih dalam proses pendataan.

Untuk rehab rumah warga yang didanai oleh APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga kini dilaporkan, sudah diverifikasi sebanyak 1.700 KK calon penerima manfaat. ** (Humas/ Admin)

2 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini